<$Setiap Orang Berhak Menentukan Nasibnya Sendiri$>
12.000 BM Bermasalah di KBRI Timteng
 Saat ini sedikitnya 12.000 Buruh Migrant Indonesia tinggal di beberapa penampungan Kedutaan Besar RI di Timur Tengah. Mereka mengalami masalah gaji tidak dibayar, masa kontrak habis, pemalsuan umur, penganiayaan oleh majikan, sampai kehilangan daya kerja. Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat di Amman, Jordania, Kamis, langsung mengadakan rapat koordinasi peningkatan kerja sama kelembagaan perlindungan Buruh Migrant di Timur Tengah. Rapat selama dua hari itu diikuti pejabat dari perwakilan tetap RI di Jumhur menyatakan, perlindungan terhadap Buruh Migrant harus dilakukan sejak dini sebelum mereka ditempatkan di luar negeri. ”Buruh Migrant Indonesia harus dibekali dengan kemampuan self protection. Kalau ini beres, perlindungan dari pemerintah hanya bersifat tambahan,” tuturnya. Di Jakarta, Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah mengkritik kelambanan pemerintah memperbaiki MOU pelayanan dan perlindungan Buruh Migrant di Malaysia. Anis meminta, pemerintah lebih serius memperjuangkan hak Buruh Migrant, antara lain memegang paspor sendiri. Kunci masalah Buruh Migrant di Malaysia adalah struktur biaya yang mencapai 8.000 ringgit (Rp 24 juta). ”Biaya penempatan sebanyak itu merupakan kesepakatan agen dan PPTKIS yang di-endorse pemerintah. Sekarang bagaimana keberanian pemerintah untuk mengurangi biaya yang membuat Buruh Migrant memiliki nilai ekonomi tinggi bagi bisnis,” ujar Anis. Terapkan moratorium Pemerintah juga diminta menerapkan moratorium dengan serius sampai Pemerintah Dalam empat bulan terakhir, |
