mahedhewe.com

Jumlah masyarakat miskin yang masih belum mendapat pemenuhan jaminan kesehatan di Kabupaten Ponorogo,cukup tinggi. Dari data yang ada,sekitar 340.056 jiwa saat ini bakal mendapat sasaran pelayanan kesehatan yang memadai. Itu terungkap saat evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008, kemarin (10/2).

Menurut Sekkab Ponorogo Luhur Karsanto pihaknya saat ini masih menunggu data resmi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Dari data yang valid tersebut, diharapkan bisa mencegah beberapa kendala dilapangan. Sehingga pelayanan kesehatan yang bermutu bisa tercapai. ''Karena jika tidak kita antisipasi, akan memberikan pengaruh yang berarti bagi penurunan angka kematian bayi dan balita juga angka kematian kelahiran serta angka kematian ibu melahirkan, ''jelas Luhur ditemui usai acara. Dia mengakui angka masyarakat miskin di Ponorogo tergolong cukup tinggi.

Melihat fenomena ini, pihaknya berusaha agar mereka tetap mendapat pelayanan kesehatan yang cukup. Kendala seperti pendataan sasaran masyarakat miskin belum tuntas, peran ganda dari penyelenggara baik sebagai pengelola sekaligus pembayar belum optimal masih sering terjadi.

Termasuk peran rumah sakit belum melakukan kendali biaya dan kendali mutu dengan baik, juga faktor yang menyebabkan pelayana kesehatan bagi masyarakat miskin kurang sesuai harapan. ”Belum optimalnya peran dukungan dari pihak terkait dalam koordinasi, pengawasan serta pengendalian menjadi catatan tersendiri''. jelasnya.

Sekadar diketahui tahun 2008, sasaran program Jamkesmas di Ponorogo sejumlah 340.056 jiwa. Untuk keseluruhan data peserta program telah ditetapkan oleh dan dengan SK Bupati Ponorogo Nomor 1839 tahun 2008. Salah satu prioritas Jamkesmas adalah pelayanan ibu hamil miskin. Hal ini berkaitan dengan beratnya upaya menurunkan angka kematian para ibu saat melakukan persalinan dan pertolongan komplikasi yang tersedia.

(Tya-Sad: Radar Madiun/ Rabu, 11-02-2009, 12:44:35)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang kerap mendapat julukan 'pahlawan devisa' semakin terpinggirkan. Bahkan, sejumlah TKI mengaku telah kehilangan hak pilihnya karena kelalaian penyelenggara pemilu. Mantan TKI Elly Anita di Jakarta, kemarin, menceritakan telah kehilangan hak pilih pada Pemilu 1999 dan 2004.

Pada Pemilu 1999 saya di Malaysia sebagai baby sitter. Pada Pemilu 2004 saya di Bahrain bekerja dikafe. Saya tidak bisa ikut di 2 pemilu itu, kata dia pada dialog bertema “Mendorong pemenuhan hak politik buruh migran dalam Pemilu 2009” di Jakarta, kemarin.

Pada 1999, ia mengaku tidak mendapat informasi dari pihak kedutaan besar ataupun Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan hanya mengetahui dari TV. Tetapi, dirinya tidak berani meminta izin kepada majikannya untuk menggunakan hak pilihnya. Pada 2004, lagi-lagi ia tidak mendapat informasi apa pun dari kedutaan ataupun PPLN dan terkejut ketika mengetahui telah terjadi pergantian Presiden RI saat pulang ke Tanah Air. Sedangkan Intan Nisarah, seorang mantan pembantu rumah tangga di Arab Saudi, mengaku mengetahui bahwa ada Pemilu 2004 setelah kembali ke tanah air. Tidak ada informasi sama sekali dari kedutaan ataupun PPLN, apa lagi sampai didatangi petugas pendataan pemilu, katanya.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2009 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin memperlihatkan pengabaian hak politik buruh migran Indonesia di luar negeri.DPT di luar negeri hanya 1.509.892 orang. Padahal warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri mencapai 6,5 juta orang dan sebagian besar buruh migran, kata dia. Dia juga mempertanyakan jumlah DPT di luar negeri untuk Pemilu 2009 yang berkurang dibandingkan Pemilu 2004 yang mencapai 1,9 juta pemilih. Kecilnya jumlah DPT luar negeri ini memperlihatkan KPU tidak serius memperhatikan hak-hak pemilih WNI di luar negeri. Padahal, KPU telah melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri yang menghabiskan dana miliaran rupiah, katanya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengaku kemungkinan banyak pemilih yang belum terdaftar. Pasalnya, waktu penetapan DPT sudah mendesak. Pasti masih banyak yang belum terdaftar. Mungkin karena tidak datang saat pendataan, atau penduduk yang tidak menetap. Memang sudah ada permintaan dari luar negeri untuk pengunduran waktu penentuan DPT, ujarnya.Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wirdyaningsih mengatakan, kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada KPU. Ada faktor lain dari luar negeri yang juga menyulitkan kami. Seperti lokasi yang sangat tersebar, aturan negara setempat juga karakter negara, dukungan administratif dan anggaran, komunikasi diplomatik yang terkadang sulit, serta kinerja pemenuhan target pendaftar, ujarnya. (Migrant Care)

Jumlah kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2008, naik 50% menjadi 6.184 kasus. Sedangkan jumlah anak yang dilanggar haknya mencapai 26.901.624 orang. Menurut Seto Mulyadi Ketua Komnas Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak banyak terjadi secara psikologis, baik yang terjadi di keluarga maupun di sekolah. "Secara kasat mata, kekerasan yang kerap terjadi, tapi tidak pernah diekspose adalah yang terjadi pada keluarga. Ada paradigma pendidikan yang salah terhadap anak," kata Seto Mulyadi dalam laporan akhir tahun Komnas PA di Jakarta, Senin (22/12).

Seto Mulyadi mengatakan, pendidikan yang tidak ramah kepada anak, menyebabkan anak didik tegang dan stres. Pola pendidikan yang tidak ramah, juga menjadi penyebab banyaknya anak putus sekolah. Menurut Seto, sepanjang tahun 2008, jumlah anak yang putus sekolah akibat kurikulum yang tidak ramah, mencapai 24.152.714 anak. Sedangkan jumlah anak yang tidak mendapatkan haknya atas kesehatan, mencapai lebih dari 2 juta anak. Hak pelayanan kesehatan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah itu meliputi, penanganan HIV/AIDS, flu burung, diare, polio, gizi buruk, demam berdarah, dan campak.

Pelanggaran hak anak yang tidak kalah mengerikan adalah praktik perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dan pekerja anak. Menurut data Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 150 ribu anak menjadi korban pelacuran.

"Kota Batam, Bali, Jakarta, Surabaya, Medan Yogyakarta, Semarang dan Solo menjadi pusat eksploitasi seksual komersial anak. Kejahatan ini sangat terorganisasi. Jaringan pelacuran anak di kalangan siswi sekolah, memiliki database dan daftar nomor telepone pelacur anak," ujar Muhammad Joni Wakil Ketua Komnas PA.

Menurut Roostien Ilyas Komisioner studi dan analisa hak anak Komnas PA, kasus pelacuran anak tidak sertamerta disebabkan kemiskinan, tapi juga gaya hidup. "Hal seperti ini tidak muncul begitu saja. Televisi megajarkan anak budaya serba instan. Anak rela melacurkan dirinya, hanya untuk beli handphone atau pulsa," kata Roostien. Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan, pemerintah segera membentuk kementerian khusus anak. "Anak jalanan diurus Departemen Sosial, anak putus sekolah diurus Depdiknas, pekerja anak diurusan Depnaker. Kurangnya koordinasi secara terpadu ini, membuat kami mengusulkan dibentuk kementrian khusus anak," kata Seto Mulyadi Ketua Komisi Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak mengimbau, kampanye Pemilu 2009 tidak melibatkan anak, dan Presiden didesak mengeluarkan keputusan mengenai akte kelahiran gratis, dan memberikan layanan rehabilitasi mental dan fisik secara cuma-cuma, bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan psikotropika.

(Kurniawan Tri Yunanto, 22 Desember 2008, VHRmedia, Jakarta)